Hakikat Kemerdekaan

Makna Proklamasi Kemerdekaan
Isi proklamasi :

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia.
Hal – hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain – lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat – singkatnya.

Jakarta, 17 Agustus 1945

Atas nama Bangsa Indonesia

Soekarno – Hatta

Proklamasi berasal dari kata “proclamation” (bahasa Yunani), yang artinya pengumuman kepada seluruh rakyat.
Proklamasi menjadi tonggak awal munculnya Negara baru dengan tatanan kenegaraannya yang harus dihormati oleh Negara – Negara lain di dunia. Proklamasi kemerdekaan bagi suatu bangsa juga dapat merupakan puncak revolusi, tonggak sejarah perjuangan bangsa yang telah lama dilakukan untuk dapat terbebas dari belenggu penjajah.
Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Soekarno – Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah menyatakan kepada dunia luar maupun kepada bangsa Indonesia sendiri bahwa sejak saat itu Bangsa Indonesia telah merdeka. Pernyataan didunia luar menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sejak saat itu sudah merdeka dan berdaulat sehingga wajib dihormati oleh Negara – Negara lain secara layak oleh suatu bangsa dan Negara yang mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat serta hak dan kewajiban yang sama dengan bangsa – bangsa lain yang sudah merdeka dalam pergaulan antarbangsa di dalam hubungan internasional. Sedangkan pernyataan kepada bangsa Indonesia sendiri untuk memberikan dorongan dan rangsangan bagi bangsa Indonesia, bahwa sejak saat itu bangsa Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat dengan bangsa – bangsa lain yang sudah merdeka dalam pergaulan dunia, sehingga mempunyai kewajiban untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diperoleh dan memperjuangkan tercapainya cita – cita nasional bangsa Indonesia.
Untuk menyempurnakan berdirinya Negara yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang terdiri dari 27 orang anggota dengan Ketua dan Wakil Ketua tetap Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta dalam sidangnya menetapkan dan mengesahkan Undang – Undang Dasar Negara sebagai Konstitusi pertama serta memilih Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Suasana Kebatinan Konstitusi Pertama

Agar tujuan Negara dapat tercapai dengan baik dan berhasil guna maka jalannya kehidupan bernegara haruslah dilakukan dengan tertib, teratur dan tentram , sehingga terwujud suatu kedamaian hidup bernegara. Aturan tata tertib hidup bernegara yang menjadi dasar segala tindakan dalam kehidupan Negara sering disebut sebagai hokum dasar atau konstitusi. Konstitusi sering disebut sebagai Undang – Undang Dasar, arti kostitusi itu sendiri adalah hokum dasar yang tertulis dan tidak tertulis. Undang – Undang Dasar tergolong hukun dasar yang tertulis, sedangkan hokum dasar yang tidak tertulis adalah aturan – aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara, meskipun tidak tertulis.

Aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara pada saat orde baru, misalnya pidato kenegaraan Presiden setiap tanggal 16 Agustus di hadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang – Undang Dasar pada umumnya berisi hal – hal sebagai berikut :

1. Organisasi Negara, artinya mengatur lembaga – lembaga apa saja yang ada dalam suatu negara dengan pembagian kekuasaan masing – masing serta prosedur penyelesaian masalah yang timbul diantara lembaga tersebut.

2. Hak – hak asasi manusia.

3. Prosedur mengubah Undang – Undang dasar.

4. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang – Undang Dasar

Sebenarnya Undang – Undang Dasar 1945 yang ditetapkan dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai konstitusi pertama Negara Republik Indonesia  adalah naskah rancangan Undang – Undang Dasar yang telah dipersiapkan oleh Badan Penyelidik Usaha – usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dengan beberapa Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

Badan Penyelidik Usaha – usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) merupakan Badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yang beranggotakan 62 orang bangsa Indonesia, dan bersidang sejak tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 16 Juli 1945 mempersiapkan segala sesuatu untuk sebuah Negara baru termasuk mempersiapkan sebuah Rancangan Undang – undang Dasar. Undang – undang Dasar 1945 merupakan wujud persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang senasib dan sepenanggunan sebagai bekas bangsa jajahan Belanda dan Jepang sehingga Undang – undang Dasar 1945 ini memiliki nilai pemersatu bangsa.

Undang – undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi pertama bangsa Indonesia didalamnya terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pembukaan, bagian batang tubuh dan bagian penutup.

1. Bagian Pembukaan

Merupakan suasana kebatinan dari Undang – undang Dasar 1945. Terdiri dari 4 pokok pikiran, yaitu :

1. Pokok pikiran pertama, yaitu: “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Pokok pikiran kedua, yaitu: “Negara hendak mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Pokok pikiran ketiga, yaitu: “Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan / perwakilan.
4. Pokok pikiran keempat, yaitu: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradap.

2.  Bagian Batang Tubuh

Memuat pasal – pasal yang menciptakan pokok – pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang – undang Dasar 1945. Pokok – pokok pikiran tersebut mewujudkan cita – cita hokum yang menguasai hokum dasar Negara, baik hokum tertulis maupun hokum tidak tertulis. Nilai – nilai yang terkandung dalam pasal – pasal pada Batang Tubuh Undang – undang Dasar 1945 adalah bahwa Negara Indonesia merupakan suatu Negara demokrasi mewarnai isi pasal – pasal dalam Batang Tubuh Undang – undang Dasar 1945. Nilai dasar demokrasi yang terpenting adalah bahwa pemerintahan dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Nilai – nilai dasar demokrasi antara lain :

a. keterlibatan warga Negara dalam pengambilan keputusan politik

b. perlakuan dan kedudukan yang sama

c. kebebasan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia

d. sistem perwakilan

e. pemerintahan berdasarkan hokum

f. sistem pemilihan yang menjamin pemerintahan oleh mayoritas

g. pendidikan rakyat yang memadai

Dalam penerapan nilai – nilai demokrasi diperlukan lembaga penopang demokrasi. Lembaga penopang demokrasi tersebut antara lain :

a. pemerintahan yang bertanggung jawab

b. DPR yang dipilih dengan pemilu yang jujur dan adil

c. sistem dwipartai / lebih / multi partai

d. pers yang bebas

e. sistem peradilan yang bebas dan mandiri

3. Bagian Penutup

Terdiri dari aturan peralihan yang terdiri dari empat asal, dan aturan Tambahan yang terdiri dari dua ayat. Bagian penutup ini merupakan aturan dasar untuk mengatasi kekosongan hokum yang ada bagi suatu Negara baru dengan pemerintahan yang baru.

C.  Hubungan Antara Proklamasi Kemerdekaan dan UUD 1945

Makna proklamasi kemerdekaan yaitu pernyataan bangsa Indonesia kepada diri sendiri maupun kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan tindakan – tindakan yang segera harus dilaksanakan berkaitan dengan pernyataan kemerdekaan itu.

Pembukaan UUD 1945 dengan Batang Tubuh UUD 1945 merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Apa yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 telah di jabarkan kedalam pasal – pasal yang ada dalam batang tubuh UUD 1945. Pokok – pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 dijelma dalam pasal – pasal Undang – undang Dasar 1945. Dapat di simpulkan bahwa pembukaan Undang – undang Dasar 1945 mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan pasal Undang – undang Dasar 1945.

D. Sikap Positif terhadap Makna Proklamasi Kemerdekaan dan Suasana Kebatinan Konstitusi Pertama

Sikap positif terhadap makna Proklamasi Kemerdekaan berarti menghargai perjuangan para pahlawan bangsa dan sikap positif terhadap suasana kebatinan dan nilai – nilai konstitusi pertama berarti menjunjung tinggi cita – cita kehidupan bernegara dan tata hokum didalam kehidupan Negara yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan, aktivitas dan perbuatan yang mengarah kepada tercapainya tujuan Nasional dalam tata aturan bernegara yang sesuai dengan hokum dasar Negara. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan :

1. Selalu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

2. Berlaku jujur dalam setiap kata dan perbuatannya

3. Menghormati dan menjunjung tinggi hokum yang berlaku

4. Menghargai perbedaan pendapat

5. Berlaku adil dalam mengambil keputusan

6. Berperan serta dalam pelaksanaan pemilu

7. Mendukung segala kebijakan politik pemerintah yang merakyat

8. Rela berkorban untuk membela tanah air dari serangan musuh

9. Selalu setia mempertahankan keutuhan wilayah Negara

10. Krisis terhadap kondisi kehidupan kesengsaraan rakyat